JAKARTA - Upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan perkebunan sawit dan tambang ilegal terus menunjukkan hasil signifikan. Hingga kini, total lahan yang berhasil dikumpulkan mencapai 4 juta hektare, dengan nilai sitaan lebih dari Rp150 triliun (US$8,9 miliar).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional. Selain meningkatkan keuntungan negara, aksi nasionalisasi juga bertujuan menekan praktik ilegal dan memastikan industri ramah lingkungan.
Distribusi Lahan dan Pengelolaan oleh BUMN
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa dari lahan sitaan tersebut, sekitar 2,4 juta hektare telah dialihkan kepada kementerian dan badan usaha milik negara. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan secara sah dan mengurangi risiko penyalahgunaan di sektor perkebunan dan pertambangan.
Lebih lanjut, sekitar 1,7 juta hektare perkebunan kelapa sawit telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan milik negara. Langkah ini dianggap strategis untuk mengoptimalkan produksi sawit sekaligus memperkuat kontrol pemerintah terhadap industri kritis ini.
Sebagian lahan, lebih dari 700.000 hektare, dipersiapkan untuk restorasi ekosistem dan reboisasi. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Peningkatan Pendapatan Negara dan Penegakan Hukum
Selain pengalihan lahan, pemerintah juga mengumpulkan Rp2,3 triliun dari denda penggunaan lahan ilegal. Kejaksaan Agung turut mengamankan tambahan Rp4,3 triliun dari kasus korupsi di sektor sumber daya alam, menunjukkan penegakan hukum berjalan paralel dengan nasionalisasi.
Prakiraan pendapatan negara dari denda perusahaan sawit dan tambang ilegal pada 2026 diperkirakan mencapai Rp142,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp109,6 triliun berasal dari denda lahan sawit, sedangkan sisanya Rp32,6 triliun dari perusahaan tambang, menurut perhitungan resmi Kejaksaan.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa pemerintah serius meningkatkan tata kelola sumber daya alam. Pendapatan negara yang meningkat diharapkan bisa digunakan untuk pembangunan berkelanjutan dan program kesejahteraan masyarakat.
Aksi Nasionalisasi Akan Berlanjut di 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program nasionalisasi perkebunan dan tambang ilegal akan berlanjut pada tahun depan. Ia optimistis, pemerintah akan mengambil langkah lebih berani untuk menertibkan praktik ilegal sekaligus memperkuat ekonomi negara.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mengawasi dan mengelola lahan. Operator satgas, kementerian, serta badan usaha milik negara bekerja bersama untuk memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai aturan dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah fokus menekan praktik ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologis di seluruh wilayah Indonesia.
Jaksa Agung menambahkan bahwa lahan-lahan yang telah disita dan dialihkan pengelolaannya kini berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan lahan tidak kembali disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Dalam proses nasionalisasi, pemerintah juga melibatkan mekanisme hukum dan administrasi yang transparan. Semua tahapan disertai audit dan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan penyelewengan lahan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Nasib lahan ilegal kini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, program nasionalisasi menjadi contoh bagi sektor industri lainnya. Perusahaan diharapkan mematuhi regulasi, dan pemerintah menekankan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar aturan.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan praktik ilegal di sektor pertambangan dan perkebunan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi industri dan keuntungan negara.
Program nasionalisasi ini juga memperlihatkan sinergi antara Kejaksaan Agung, kementerian terkait, dan BUMN. Kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan transparan.
Pemerintah optimistis, melalui langkah-langkah tegas ini, Indonesia bisa mengurangi kerugian negara akibat praktik ilegal. Selain itu, upaya ini juga akan meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat tata kelola sumber daya alam.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengawasan akan terus ditingkatkan di tahun 2026. Ia yakin bahwa strategi nasionalisasi lahan ilegal akan membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.
Ke depan, pemerintah akan terus meninjau efektivitas pengelolaan lahan yang telah disita. Hal ini bertujuan memastikan lahan produktif digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan nilai tambah bagi negara.
Dari sisi hukum, tindakan tegas terhadap perusahaan sawit dan tambang ilegal menjadi peringatan bagi pihak lain. Siapapun yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal akan menghadapi konsekuensi hukum dan denda yang signifikan.
Selain keuntungan ekonomi, program nasionalisasi ini mendukung program restorasi ekosistem. Lahan yang dikembalikan ke fungsi semula diharapkan bisa menjaga keseimbangan lingkungan, memulihkan hutan, dan mendukung keanekaragaman hayati.
Dengan semua langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah prioritas strategis. Nasionalisasi perkebunan dan tambang ilegal bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan industri dan lingkungan.
