BANDUNG — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyebut masih banyak infrastruktur di provinsi tersebut yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ia menyoroti sejumlah sektor, mulai dari transportasi darat hingga pengelolaan sumber daya air.

Menurut Daddy, persoalan paling mendesak terlihat pada kondisi fisik sejumlah jembatan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Banyak di antaranya dinilai sudah tidak layak beroperasi karena usia konstruksinya yang sudah sangat tua.

Usia Jembatan Rata-Rata di Atas 40 Tahun

"Ini baru dari sektor jalan dan jembatan, belum lagi masalah sungai, irigasi, sampah, pertambangan, listrik dan rumah tidak layak huni (rutilahu)," ujarnya belum lama ini.

Politisi tersebut memaparkan bahwa banyak jembatan di wilayah Jabar memiliki usia rata-rata di atas 40 tahun. Kondisi ini tentu menjadi risiko besar bagi keselamatan pengguna jalan, terutama jika tidak segera dilakukan perbaikan struktural atau penggantian.

99 Daerah Irigasi Jadi Prioritas Ketahanan Pangan

Selain infrastruktur darat, Daddy juga menyoroti kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemprov. Ia menyebutkan terdapat 99 daerah irigasi yang harus segera dibenahi karena berkaitan langsung dengan upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Banyak sekali sungai dan daerah irigasi sekunder, ada 99 daerah irigasi punya Jawa Barat dan jumlahnya panjang sekali. Itu harus dibenahi karena berkaitan dengan hajat kita semua buat mengairi sawah-sawah kita," katanya.

Jika jaringan irigasi ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian dan berimbas pada gagal panen di sejumlah sentra produksi padi di Jabar.

Penanganan Sampah Jangan Hanya di Hilir

Soal pengelolaan sampah, Daddy mengapresiasi progres pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka dan Lulut Nambo. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah di hilir.

Ia berharap TPPAS Legoknangka dapat segera beroperasi, tetapi menekankan bahwa penanganan sampah seharusnya dimulai dari hulu. "Jadi, masih banyak yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jabar," tandasnya.

Ribuan Rumah Tidak Layak Huni Masih Mengantre

Di sektor perumahan, Daddy menyebut pengajuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) dari kabupaten dan kota masih sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang berjalan selama ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.

Seluruh catatan tersebut disampaikan Daddy sebagai masukan bagi Pemprov Jabar untuk menyusun skala prioritas pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mendesak secara bersamaan.